Andi Akmal Minta Pemerintah Mengatasi Lonjakan Harga Pangan
Jakarta — Lonjakan harga pangan yang terus tinggi oleh Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, ditanggapi sangat serius. Pasalnya, setelah ada pergantian Menteri Perdagangan yang diharapkan dapat menetralisir tingginya komoditas pangan, ternyata tidak sesuai harapan. Bahkan ia mendapati, dana alokasi 92,3 triliun sebagai anggaran ketahanan pangan yang tersebar di Kementerian dan lembaga pemerintah dalam APBN tidak mampu merespon harga pangan untuk dikendalikan.
“Kondisi harga pangan saat ini sudah berdampak pada jeritan ibu-ibu rumah tangga. Saya mendapati keluhan ibu-ibu di daerah pemilihan saya pada mengeluh terkait harga pangan. Dan ternyata di DKI Jakarta pun di pasar-pasar tradisional juga mengalami keluhan yang mirip-mirip. Kami di Komisi IV sudah tidak kurang-kurang menyuarakan pengendalian harga pangan ini, namun alasan kementerian teknis, bahwa tata niaga pangan dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian Perdagangan”, tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kondisi naiknya harga pangan ini hampir merata di seluruh komoditas. Hortikultura, tanaman pangan, daging, ikan, semua naik yang semakin meningkatkan keluhan ibu rumah tangga yang memang bersentuhan langsung dengan konsumsi pangan. Brokoli, cabai, kol, bumbu-bumbu dapur, daging sebagian komoditas yang dikeluhkan merupakan sekelumit fakta yang mesti diperhatikan pemerintah sehingga ada langkah konkrit pengendalian pangan harga ini.
Politisi PKS ini mengkritisi, sidak-sidak pejabat setingkat menteri di pasar-pasar diharapkan tidak sekedar gimmick belaka. Hadirnya para Menteri ke pasar menurutnya, mesti diikuti dengan tindakan atau regulasi yang dapat terasa manfaatnya bagi masyarakat luas, terutama pada persoalan harga pangan ini.
Masyarakat kita ini sudah terlalu sering disuguhi oleh aksi-aksi pejabat di lapangan namun hasilnya tidak ada. Janganlah pemerintah ini banyak pertunjukannya tapi hasilnya kosong. Legislatif sudah berupaya mendukung dan mendorong pada alokasi anggaran pangan di APBN, baik di Kementerian teknis maupun Kementerian fungsional. Dari hulu sampai hilir kita dukung untuk kemajuan kemandirian pangan nasional. Usulan subsidi distribusi, usulan penguat lembaga logistik dan penyangga, usulan kenaikan APBN Kementan, semua sudah dilakukan. Tinggal pemerintah mau bekerja sesuai harapan atau tidak.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700