Andi Akmal Pasluddin Mengkritisi Kegagalan Program Food Estate yang Berdampak pada Ketergantungan Impor dan Kenaikan Harga Pangan
Maros, Indonesia – Melihat situasi akhir tahun dimana harga pangan terus naik dan stok serta distribusi pangan tidak sesuai harapan, Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, di sela-sela perjalanan melaksanakan giat Reses DPR RI, ia mengkritisi program Food Estate yang dijalankan oleh pemerintah. Akma menyoroti kegagalan program ini dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor, yang berujung pada kenaikan harga pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Menurut Politisi PKS ini, program Food Estate gagal memenuhi harapan dalam meningkatkan produksi pangan domestik. “Program ini seharusnya mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan, namun yang terjadi justru sebaliknya,” ujar Andi Akmal Pasluddin. Ia menambahkan bahwa program ini telah menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada impor pangan.
Anggota DPR Komisi IV ini juga menyoroti masalah dalam implementasi program, termasuk kurangnya keterlibatan petani lokal dan pengabaian kondisi hidrologi daerah. Ia mencontohkan Misalnya, di Desa Tewai Baru, tanaman singkong mati karena bibit tidak cocok dengan kondisi tanah. Di Desa Mantangai Hulu, warga mengaku tidak pernah diberikan pelatihan tentang cara mengolah lahan yang telah disiapkan
“Sangat sedikit adanya keterlibatan petani lokal dan pengabaian terhadap kondisi spesifik daerah menunjukkan kegagalan dalam perencanaan program,” kata Akmal.
Lebih lanjut, anggota Badan Anggaran DPR ini menekankan bahwa kenaikan harga pangan, khususnya di saat perayaan Natal dan Tahun Baru, adalah salah satu dampak negatif dari kegagalan program ini. Ia juga mengkritik ketergantungan yang meningkat terhadap impor pangan, menganggapnya sebagai ironi mengingat potensi sumber daya alam Indonesia.
Andi Akmal yang kerap dipanggil AAP di dapilnya ini menyerukan agar dilakukan reevaluasi menyeluruh terhadap program Food Estate dan meminta pemerintah untuk transparan terkait alokasi dana dan sumber daya untuk program ini.
Ia juga menyoroti dugaan penggelembungan data produksi pangan dalam program Food Estate dan mempertanyakan keakuratan laporan yang dikeluarkan pemerintah. Jangan sampai Terdapat data produksi pangan dalam program Food Estate mungkin telah dimanipulasi, Meskipun pemerintah membantah tuduhan ini,” ungkap Akmal.
Akmal mengatakan ada kekhawatiran dari pihak-pihak seperti Greenpeace Indonesia bahwa masalah utama Indonesia bukan kekurangan pangan, melainkan distribusi yang tidak merata. Mengacu pada data yang menunjukkan ketidakmerataan distribusi pangan di Indonesia, Akmal menekankan perlunya pendekatan yang lebih fokus pada distribusi pangan yang adil dan efisien.
Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan di Indonesia dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Kita harus mengambil pelajaran dari kegagalan ini dan bergerak maju dengan strategi yang lebih efektif.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
