Andi Akmal Minta Cadangan Pangan Pemerintah Khusus Beras Sebanyak 1 Juta Ton
JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin pada Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pangan Nasional meminta agar cadangan pangan pemerintah berupa beras minimal satu juta ton. Akmal mempertanyakan presentasi Bapanas yang memaparkan neraca beras nasional surplus 6 juta ton.
“Mana barangnya? Beras itu kalo ada 6 juta ton, mana data pembandingnya? Jangan beras yang beredar di masyarakat diklaim pemerintah,” cecar Akmal mempertanyakan.
Politisi PKS ini juga mengapresiasi usulan kegiatan dan anggaran tahun 2023 mencapai 1,2 Triliun. Menurutnya, anggaran 2022 yang hanya 103 Miliar tidak memadai dan membuat lembaga ini tidak dapat bergerak menjalankan fungsinya dengan baik, terutama menjalankan visi misi Bapanas.
Akmal mengatakan, agar Bapanas ini dapat sinergi dengan tiga Kementerian. Ia merinci tiga Kementerian itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN. Akmal menegaskan, sinergi dan kolaborasi tiga Kementerian inilah kunci bagi Bapanas dalam bekerja.
“Ketersediaan di Kementan, importasi dan tataniaga pangan di Kemendag, ID food dan Bulog ada di Kemen BUMN. Bapak Kepala Bapanas ini kuat karena undang-undang pak. Bapak bisa komunikasi langsung dengan Presiden bila ada hambatan dengan kementerian-kementerian ini,” tambah Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menekankan kembali, agar Bulog memiliki stok beras. Ia mengingatkan, bahwa harga di pasar ini ditentukan oleh siapa yang punya barang termasuk beras. Ia meminta Bulog mesti dapat pengendali pasar untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Supaya stok itu ada, saya minta pemerintah itu jangan impor-impor lagi. Kita maksimalkan produksi dalam negeri. Negara harus memperkuat Bulog dan BUMN kita. Jangan sampai kita bicara di publik, perkuat ketahanan pangan, tapi anggaran pangan tidak memadai. Ini sama saja dengan munafik,” ketus Akmal dalam Rapat.
Akmal juga menantang pemerintah, dalam hal ini Bulog dan Bapanas, agar dapat menyerap beras dengan membeli dari masyarakat petani minimal 1 juta ton sebagai angka psikologis ada stok sebagai pengendali pasar.
Saya dan Fraksi PKS menolak pengkondisian Impor pangan terutama beras. Karena menurutnya, bahwa beras itu ada. Tinggal bagaimana memaksimalkan penyerapan dalam negeri.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
