Andi Akmal Pasluddin Mendesak Pemerintah Agar Segera Aktivasi Badan Pangan Nasional
Jakarta — Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin mendesak pemerintah untuk segera mengaktivasi Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Pasalnya, Badan ini telah dibuat Peraturan Presidennya yakni (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 pada Juli 2021 silam.
“Saya sangat menyayangkan, pemerintah lebih memilih aktivasi Id.Food terlebih dahulu dibanding BAPANAS. Ini badan khan sudah melalui perjalanan panjang. Badan Pangan ini merupakan mandat dari Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang setelah 9 tahun baru resmi terbentuk melalui Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021. Semangat Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 yang merevisi Undang-Undang (UU) Pangan No.7 tahun 1996 agar tidak ada liberalisasi sektor hilir, tidak ada spekulasi pangan, melindungi petani dan nelayan kecil”, urai Akmal.
Desakan Politisi PKS kepada pemerintah ini terkait agar segera aktivasi BAPANAS bukan sekedar tanpa alasan. Saat ini dengan kondisi pangan relatif rapuh kedaulatannya. Ia mencontohkan, ketika hanya satu saja komoditas pangan terganggu seperti minyak goreng, perlu tenaga yang sangat besar bagi pemerintah untuk menstabilkannya. Sebesar Rp7,6 triliun dana digelontorkan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk subsidi minyak goreng yang tadinya harga pasar sekitar Rp20.0000 per liter menjadi Rp14.000 per liter hingga 6 bulan kedepan.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengkritisi, pemerintah mestinya memiliki prioritas dalam menjalankan kinerjanya dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, dengan terlebih dahulu aktivasi ID.FOOD yang merupakan tangan panjang BUMN, terlihat bahwa prioritas nya adalah mencari keuntungan. Dan tampak jelas ID.FOOD banyak melakukan importasi pangan yang sangat bertentangan dengan semangat UU Pangan No 18 tahun 2012.
Saya mempertanyakan, bahwa Kementan tahun 2021 telah menganggarkan lebih dari Rp 400 miliar untuk berjalannya Bapanas di tahun itu. Tapi sudah pertengahan Februari 2022 masih saja belum ada rumusan kapan berjalannya Badan Pangan Nasional yang telah menjadi harapan besar masyarakat Indonesia bertahun-tahun lamanya. Sekali lagi saya minta pemerintah, melalui forum rapat kerja Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR, agar segera mengaktivasi Badan Pangan Nasional.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
