Andi Akmal Pasluddin Menolak Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton Tahun 2021
Jakarta — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah yang akan meingimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021 ini. Menurutnya, ada beberapa keanehan pada rencana impor beras ini, diantaranya stok dalam negeri yang tinggi, dan alasan penambahan cadangan karena kekhwatiran kondisi terburuk.
“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi impor kok jalan terus?”, kata Andi Akmal mempertanyakan.
Politisi PKS ini menambahkan, agar tidak terus melakukan sandiwara pada persoalan impor beras ini. Tahun lalu melakukan kebijakan sunyi impor beras dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan. Kemudian, masa sekarang, dimana produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras.
Anggota DPR Komisi IV ini mempertanyakan kondisi akhir tahun lalu diperkirakan ada surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. Seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan ke depan sambil menunggu masa panen berikutnya karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata.
“Kami FPKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sungguh sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri”, kata Akmal.
Alasan Akmal kenapa beras ini jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama, karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.
Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
