Andi Akmal Pasluddin Minta Ada Dampak Signifikan Pada Alokasi DAK Penugasan Bidang Pertanian
JAKARTA — Hasil kesimpulan rapat antara Komisi IV DPR RI dengan eselon I Kementerian Pertanian memutuskan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) di 288 Kabupaten/Kota; dan DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) di 510 Kabupaten/Kota.
Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin meminta agar besaran DAK yang akan disebar ke seluruh daerah di Indonesia memberikan dampak signifikan pada kemajuan daerah sentra-sentra pertanian.
“Komisi IV sudah menerima penjelasan pagu DAK Kementan sebesar 2,4 Triliun. Saya berharap ada kemajuan signifikan pertaniannya dengan menghasilkan produksi pertanian pangan untuk berkontribusi ketersediaan pangan nasional pada daerah-daerah yang menerima DAK bidang pertanian ini. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, serta sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian harus menguat di setiap daerah penerima DAK”, harap AKMAL.
Politisi PKS ini sebenarnya masih kurang puas dengan pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKAKL tahun 2022 sebesar 14.451.749.428.000 bersasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.
“Anggaran Kementan ini seolah balik mundur ke belakang sejauh 10 hingga 15 tahun. Negara mesti memperhatikan secara serius portofolio anggaran negara pada besaran alokasi bidang pertanian pangan. Karena potensi alam kita ini, perlu dioptimalkan agar bangsa ini berwibawa di hadapan bangsa lain pada persoalan pangan”, tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini juga meminta segera agar pihak Kementerian merevisi alokasi anggaran dukungan manajemen di seluruh unit Eselon I Kementerian Pertanian yang dinilai masih terlalu besar sesuai kritik seluruh anggota Komisi IV.
Anggaran Kementan yang belum optimal ini meski akan terjadi banyak kekurangan di berbagai daerah, tapi telah terbuti menjadi bidang yang sangat tahan terhadap ujian persoalan bangsa. Kami harap DAK yang ada tidak ada penyelewengan sehingga tersalurkkan secara baik, optimal, efektif dan efisien.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700