Andi Akmal Pasluddin Dari FPKS Kecewa Rapat Gabungan Tiga Komisi DPR dan Empat Menteri Bahas Pangan Batal Gara-Gara Menteri Perdagangan Tidak Hadir
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementrian Lingkungan Hidup
Kabar Senayan
Paling Populer
DPR dan Pakar Menilai Rencana Impor Beras Ketan Bertentangan dengan Perintah Jokowi
Masuk Reses, Paket “Sayang Rakyat” ala Andi Akmal untuk Hadapi Corona
Peduli Tenaga Medis, Andi Akmal Pasluddin “Suntik” APD Puskesmas di Bone
Pak Jokowi, Pilih Mentan yang Mampu Mewujudkan Swasembada Pangan
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal: Kementan Layak Dapat Tambahan Anggaran Rp68 Triliun untuk 2024
Press Release
Ancaman La Nina Terbukti Nyata, Andi Akmal Minta Pemerintah Menahan Kebijakan Berdampak Kerusakan Lingkungan
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, mencermati terjadinya bencana banjir baik di tanah air Indonesia maupun di negara tetangga seperti di Malaysia yang berlangsung di penghujung bulan Desember 2021 ini, sekaligus mengingatkan bahwa ancaman La Nina telah terbukti mengakibatkan bencana alam. Akmal mengatakan, La Nina yang merupakan fenomena mendinginnya suhu permukaan […]
Liputan Media
DPR dan Pakar Menilai Rencana Impor Beras Ketan Bertentangan dengan Perintah Jokowi
Rencana Perum Bulog mengimpor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dipertanyakan berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah pakar menilai langkah impor beras ketan menafikan program pemerintah yang dinyatakan Presiden Jokowi. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan pemerintah harus melihat dulu stok beras ketan dalam negeri. Ia […]
Opini
Impor 350.000 Ton Kedelai, Andi Akmal Menilai, Lembaga Pengelola Pangan Belum Optimal Bekerja
JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menanggapi tindakan pemerintah melakukan importasi kedelai sebanyak 350.000 ton untuk mengendalikan harga, menunjukkan bahwa semua lembaga pemerintah pengelola pangan masih belum optimal bekerja. Akmal mengkritisi, importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga yang semestinya di bawah angka maksimal Rp. […]
Jakarta — Ketidakhadiran Menteri Perdagangan menjadi penyebab utama batalnya Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri ESDM pada Kamis, 17 Februari 2022. Batalnya rapat ini menimbulkan kekecewaan semua peserta atau institusi yang hadir karena begitu pentingnya persoalan pangan yang akan diselesaikan.
Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, semua pimpinan Komisi DPR dan menteri-menteri lainnya telah hadir kecuali Menteri Perdagangan yang tidak bisa diwakilkan. Mereka yang hadir ini menurutnya, sudah membatalkan semua agenda untuk bahas penyelesaian persoalan pangan yang sudah lebih 3 bulan terakhir telah menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan pimpinan DPR pun telah mengosongkan jadwal untuk memimpin rapat karena memang secara aturan rapat gabungan yang memimpin adalah pimpinan DPR.
“Kita semua sangat kecewa dengan pembatalan rapat gabungan ini, selain sebentar lagi memasuki masa reses, sehingga rapat-rapat akan terbentur dengan agenda kunjungan kerja atau kunjungan daerah pemilihan, juga bahwa rapat ini sangat strategis dilakukan sehingga Pengendalian Harga Pangan Pokok dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien”, tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, bahwa pembahasan rapat gabungan ini akan menyisir persoalan hulu hingga hilir salah satunya ada di pupuk baik subsidi maupun pupuk tak bersubsidi.
“Persoalan pupuk ini sudah puluhan tahun masih terus terjadi. Anggaran 15 Triliun hingga 32 Triliun anggaran pupuk bersubsidi yang pernah dialokasikan di APBN, ternyata masih terus belum berhasil menyelesaikan persoalan pupuk di petani. Pupuk subsidi kurang, pupuk non subsidi naik dua kali lipat hingga beredarnya pupuk palsu telah terjadi di lapangan. Efek lanjutan persoalan pupuk ini akhirnya berujung pada penurunan produksi pertanian kita sehingga pemerintah ambil solusi importasi pangan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi sendiri”, kritis Akmal.
Politisi PKS ini menguraikan, tingginya harga pupuk non subsidi ini telah memicu incaran para pelanggar untuk menggunakan pupuk bersubsidi, padahal mereka semestinya tidak berhak. Selain itu, alokasi pupuk subsidi 8,87 juta ton – 9,55 juta ton yang artinya kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37-42% dengan kebutuhan anggaran Rp 63 Triliun – Rp 65 Triliun.
“Solusi pupuk subsidi ini ganti pola atau penuhi anggarannya. Bahkan Menteri ESDM hadir disini untuk memberi gagasan dan tata laksana memenuhi Pasokan dan Harga Gas untuk Produksi Pupuk agar efektif dan efisien. Selama tidak diganti pola subsidinya pada kasus pupuk subsidi atau tidak dipenuhi jumlah kebutuhannya, maka selama itu persoalan pupuk akan terus ada sehingga pemenuhan produksi pangan tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akhirnya ambil solusi impor”, jelas Akmal.
Meski ada opsi penundaan rapat di awal sidang setelah reses, atau di masa reses ada sidang khusus, Akmal menyarankan bahwa rapat gabungan agar dipercepat karena semakin lama persoalan pangan ini dibiarkan dengan solusi saat ini, kondisi tata kelola pangan kita semakin buruk. Ia mencontohkan, telah terlihat di rumah tangga Indonesia, persoalan minyak goreng sudah tiga bulan terakhir dalam kondisi memprihatinkan, kalau gak mahal atau stok hilang. Terakhir persoalan kedelai yang memicu pengrajin pembuat tahu dan tempe serta pedagang-pedagangnya sangat gerah dengan naiknya harga kedelai yang menurunkan produksi tahu tempe hingga 30%.
Rapat gabungan berikutnya diharapkan semua menteri dapat hadir, sehingga persoalan pangan yang perlu melibatkan beberapa institusi negara ini dapat segera teratasi. Tanda selama masih ada operasi pasar, maka persoalan pangan itu masih belum selesai.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
