Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Salurkan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran
Segera Tangani Kekurangan Stok Pupuk
Paling Populer
DPR dan Pakar Menilai Rencana Impor Beras Ketan Bertentangan dengan Perintah Jokowi
Masuk Reses, Paket “Sayang Rakyat” ala Andi Akmal untuk Hadapi Corona
Peduli Tenaga Medis, Andi Akmal Pasluddin “Suntik” APD Puskesmas di Bone
Pak Jokowi, Pilih Mentan yang Mampu Mewujudkan Swasembada Pangan
Food Estate Tak Seindah Yang Dibayangkan, Legistlator DPR RI Andi Akmal Pasluddin: Food Estate Ditolak Sejak Awal
Press Release
Ancaman La Nina Terbukti Nyata, Andi Akmal Minta Pemerintah Menahan Kebijakan Berdampak Kerusakan Lingkungan
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, mencermati terjadinya bencana banjir baik di tanah air Indonesia maupun di negara tetangga seperti di Malaysia yang berlangsung di penghujung bulan Desember 2021 ini, sekaligus mengingatkan bahwa ancaman La Nina telah terbukti mengakibatkan bencana alam. Akmal mengatakan, La Nina yang merupakan fenomena mendinginnya suhu permukaan […]
Liputan Media
DPR dan Pakar Menilai Rencana Impor Beras Ketan Bertentangan dengan Perintah Jokowi
Rencana Perum Bulog mengimpor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dipertanyakan berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah pakar menilai langkah impor beras ketan menafikan program pemerintah yang dinyatakan Presiden Jokowi. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan pemerintah harus melihat dulu stok beras ketan dalam negeri. Ia […]
Opini
Impor 350.000 Ton Kedelai, Andi Akmal Menilai, Lembaga Pengelola Pangan Belum Optimal Bekerja
JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menanggapi tindakan pemerintah melakukan importasi kedelai sebanyak 350.000 ton untuk mengendalikan harga, menunjukkan bahwa semua lembaga pemerintah pengelola pangan masih belum optimal bekerja. Akmal mengkritisi, importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga yang semestinya di bawah angka maksimal Rp. […]
Jakarta — Seiring dengan hasil keputusan Panitia Kerja DPR RI terkait pupuk bersubsidi yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk membatasi jenis komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi, Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menekankan agar pupuk bersubsidi ini tepat sasaran untuk dapat dinikmati oleh petani kecil.
Akmal mengatakan, selama ini, pupuk ini mudah didapatkan, tapi yang sulit adalah, untuk mendapatkan pupuk subsidi. Kondisi ini ia dapatkan dari berbagai serap aspirasi dengan petani baik di daerah pemilihan maupun kunjungan kerja Komisi IV di berbagai sentra pertanian di seluruh Indonesia.
“Sekarang tinggal 9 komoditas pupuk yang di subsidi yang tadinya 70 komoditas. Kita semua berharap, ini tepat sasaran dan semakin memudahkan pemerintah untuk efektif dan efisien dalam penyaluran pupuk subsidi”, tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menambahkan, setiap kebijakan akan mendapat feedback dari masyarakat. Misalnya, ia mencontohkan, kebanyakan kebutuhan masyarakat mayoritas Urea, NPK, dan SP. Sehingga pemerintah bagaimana mensinkronkan kondisi ini dengan berbagai kajian untuk mendukung peningkatan produksi pangan yang berujung memberi kontribusi pada ketahanan pangan suatu daerah bahkan nasional.
Akmal mengatakan berbagai reaksi dari masyarakat setelah munculnya kebijakan pembatasan komoditas mesti menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.
“Yang jelas pupuk subsidi itu jangan kurang, yang kedua pada saat dibutuhkan ada barangnya di masyarakat. Yang jadi masalah selama ini barangnya tidak ada,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Akmal menyesalkan, masih ada masyarakat yang ingin membeli pupuk subsidi maupun non subsidi tetapi barangnya sulit didapat karena terbatas jumlahnya. Ia menjelaskan, bahwa DPR Komisi IV melalui panja Pupuk, ingin tataniaga ataupun mekanisme penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi ada perbaikan. Selain itu bagaimana penyadaran kepada masyarakat agar menggunakan pupuk sesuai dengan keilmuan, yang selama ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak digunakan pupuk urea sehingga merusak unsur hara dari tanah kita.
“Saya kira poin utamanya adalah bagaimana petani kita mendapatkan pupuk subsidi, dan kami berharap bahwa kebijakan yang ada ini bisa disempurnakan ke depannya,” sambung Akmal.
Terkait terbatasnya pupuk menjadi salah satu dasar Panja DPR dalam memberikan rekomendasi itu. Akmal mengatakan hal tersebut berdasarkan dari aspirasi dan kajian-kajian dari lembaga, perguruan tinggi maupun Kementerian Pertanian (Kementan). Dia juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
Pemerintah ikut dalam diskusi kebijakan, dia harus melaksanakan, kebijakan sudah kami ambil bersama, tinggal dilaksanakan, nanti evaluasi seperti apa.
Sebelumnya, berdasarkan rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV DPR, pemerintah rencananya melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi pada Juli 2022. Hal ini menindaklanjuti tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
