DPR Dorong Pemerintah Lunasi Hutang ke BULOG
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah segera melunasi hutangnya kepada BULOG agar lembaga logisik ini lebih leluasa melayani rakyat Indonesia.
Hutang pemerintah sebesar Rp 2,61 Triliun per Juni 2020 ini akibat akumulasi kegiatan program penyaluran CBP (Cadangan Beras Pemerintah) , CSHP (Cadangan Stabilitas Harga Pangan) gula 2019.
“Lembaga Logistik ini sangat vital keberadaanya di tiap-tiap daerah. Jika cashflow-nya terganggu, maka semua fungsinya jadi lemah dan tidak berdaya”, ujar Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kondisi sulit yang terjadi saat ini terlalu banyak drama pada pengelolaan anggaran negara. Di satu sisi stimulus pemulihan akibat wabah berubah-ubah dan yang hampir mencapai 1 Triliun. Tapi di lain pihak banyak hutang-hutang pemerintah tidak ditunaikan secara prioritas. Ditambah lagi penyerapan pemulihan ekonomi akibat wabah serapannya sangat minim yang memicu marah-marahnya pimpinan negara.
Akmal menganggap, bahwa pencairan utang pemerintah yang telah direalisasi sebesar Rp 566 Miliar pada kurun waktu Januari sampai Juni 2020 masih terlalu kecil. Tidak sampai seperempatnya. Di lain pihak, Bulog tahun ini tak mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN). Secara aturan Bulog memiliki potensi mendapat penambahan PMN Rp 2 Triliun bila merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2016. Tapi kondisi wabah ini memang semua aturan berubah.
“Kami akan mendorong di Komisi IV agar pemerintah dapat mempercepat menunaikan kewajibannya membayar hutang kepada BULOG. Tapi harus diimbangi oleh kedisiplinan bulog untuk mengelola uang negara ini tanpa ada bocor yang berpotensi terjadi akibat distribusi ke wilayah-wilayah”, ucap Akmal.
Politisi PKS ini mengatakan, sejak Bulog berubah fungsinya merangkap kegiatan bisnis, banyak kekurangan dan kelebihan yang menyatu bersamaan. Salah satu kelemahan saat ini, unsur kerakyatan Bulog mulai memudar. Masyarakat Indonesia terutama rakyat miskin mulai kehilangan manfaat dari Bulog yang pada masa lalu ketika BULOG murni sebagai penyangga logistik.
“Kami di Komisi IV DPR telah sepakat agar pemerintah segera membayar utang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog tahun 2018-2019 sebesar Rp 409,8 Miliar dan cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula tahun 2018-2019 dengan total sebesar Rp 1,35 Triliun. Kesepakatan ini terlah tertuang pada hasil kesimpulan Rpat Dengar Pendapat antara Bulog dan Komisi IV DPR pada 25 Juni 2020.”
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
