HUT Bhayangkara Ke 76 Tahun, Andi Akmal Pasluddin Ajak Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
JAKARTA — Terciptanya ketahanan pangan, juga tidak lepas dari peran penting Polri. Khususnya dalam hal pengawasan. Pada kesempatan hari Bhayangkara yang dirayakan setiap tanggal 1 Juli, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin (AAP) menyampaikan apresiasi atas perhatian yang ditunjukkan Kapolri beserta jajaran untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan.
“Melalui momentum HUT Bhayangkara ke 76 tahun ini, saya sampaikan ucapan selamat Milad kepada Bapak Kapolri beserta jajaran di seluruh Indonesia,” seru Akmal, Jumat (1/7/2022).
Keberadaan personel Polri, kata Andi Akmal, dalam mengawal ketahanan pangan, begitu vital. Apalagi hadirnya Satgas Pangan. Maka dari itu, Legislator yang pernah menjadi Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini mengajak personel Polri dimanapun berada untuk bersama-sama mengawal program ketahanan pangan.
Politisi PKS ini menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, alokasi dana untuk ketahanan pangan nasional ditetapkan sebesar Rp 92,2 triliun. Angka tersebut berkurang hampir Rp7 triliun atau turun 6,86 persen dibanding alokasi tahun 2021 yang berjumlah Rp 99,02 triliun.
Akmal Pasluddin menambahkan, bahwa sejak April tahun 2021, Pemerintah di hadapan DPR telah menyajikan paparan pentingnya reformasi subsidi energi, pupuk dan bibit. Dengan segala argumennya, menurut Akmal, pemerintah telah mempresentasikan sebuah reformasi kebijakan subsidi yang tidak tepat yang menjadi banyak temuan dimana-mana.
“Saya berpendapat, bahwa semua kebijakan ini di pikirkan, didiskusikan bersama dan diharapkan diimplementasikan dengan baik secara cermat dan tepat. Namun yang menjadi persoalan besar bangsa ini adalah begitu banyak praktek lapang yang melanggar moral dari pelaksanaan kebijakan yang mestinya dapat dijalankan dengan baik. Inilah sumber atau akar masalah kenapa pangan kita tidak maju-maju puluhan tahun karena selalu ada penyelewengan,” tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mencontohkan, seperti program Food Estate yang menguras dana negara hingga ratusan miliar termasuk sarana dan prasarananya. Begitu besarnya anggaran food estate menurut Akmal, yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, hingga pertengahan 2022 belum terlihat hasilnya. Terbukti persoalan pangan nasional semakin rumit mulai dari ketersediaan komoditasnya, distribusinya hingga tata niaga nya.
Pria kelahiran Bone ini mengingatkan, bahwa kestabilan harga barang, terutama stabilisasi harga barang pokok seperti pangan terbukti mampu menjaga kondisi politik, masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik sehingga stabilitas negara terjaga. Untuk itu, komoditas pangan ini mesti menjadi perhatian serius bagi pemerintah sehingga arah kebijakan fiskal pada tahun 2023 ini mendapatkan gambaran yang nyata atas bentuk reformasi kebijakan.
Kita semua dapat mengoreksi kebijakan pemerintah, masih ada waktu pada penetapan APBN 2023 agar lebih mendukung pada peningkatan upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan bahkan kedaulatan pangan. Semua pihak baik pemerintah, DPR, termasuk seluruh rakyat Indonesia mesti dapat kesempatan yang sama untuk memberi masukan agar kebijakan pangan nasional lebih terarah dengan dukungan APBN yang merupakan instrumen utama pengelolaan negara.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
