Jokowi-Amin Diminta Perhatikan Isu Lingkungan, Pangan dan Energi
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kurangnya perhatian Presiden terpilih Joko Widodo dalam pidato pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober 2019 lalu, terkait masalah penguatan kemampanan penyediaan energi dan lingkungan hidup.
Hal ini, menurut legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini merupakan sebuah titik awal kelemahan pengelolaan negara. Pasalnya, persoalan pangan dan energi menjadi isu utama disetiap awal tahun. Bergantinya presiden setelah Suharto lengser yang dilanjutkan Habibi, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintahannya selalu mengeluhkan beban subsidi energi menjadi persoalan pelik keuangan negara. Tahun 2019, Realisasi Subsidi Energi per Agustus Capai Rp103 T, 46 Persen dari Pagu APBN. Sedangkan subsidi non energi termasuk pangan pada APBN 2019 tercatat Rp. 64,3 T. Namun semua upaya yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sehingga stagnan pada angka 5%.
“Saya melihat, bahwa pemerintah perlu ada konsentrasi lebih, terkait masalah lingkungan dan energi ini. Kebakaran Hutan dan lahan, Subsidi BBM, anomali iklim, emisi karbon, yang berdampak pada persoalan pangan, kesehatan hingga kesejahteraan menjadi sangat perlu untuk menjadi perhatian”, kata Akmal yang juga anggota Banggar periode lalu.
Politisi PKS ini membandingkan fokus APBN 2020 dengan fokus pidato presiden. Pada APBN 2020, fokusnya adalah Pertama, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial; Kedua, pengembangan infrastruktur; Ketiga, pemberian insentif perpajakan; Keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa; Kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan.
Sedangkan fokus pidato presiden menyampaikan fokus pertama Pembangunan SDM; kedua Infrastruktur; ketiga Perundang-undangan disederhanakan; keempat Penyederhanaan birokrasi dan kelima Transformasi ekonomi.
“Keduanya ada 5 fokus,Ada beberapa kemiripan fokus pidato pelantikan presiden dengan fokus APBN 2020. Namun saya berharap, pemerintah lebih perhatian lagi pada masalah lingkungan dan energi ini mengingat Banggar DPR potong anggaran subsidi energi jadi Rp 124,87 triliun di APBN 2020”, ujar Akmal.
Dirinya berharap pemerintah mulai memikirkan masyarakat lebih detail dengan memperhatikan bagaimana daya belinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya sehingga berujung bagaimana kesejahteraannya. Pemerintah harus mulai menumbuhkan perekonomian yang signifikan dengan membangun peluang menampung bonus demografi rakyat Indonesia.
“Saya berharap, pemerintah mampu bergerak bukan saja berdasar pidato pelantikan saja untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi ada gejolak BBM mahal, Pangan Mahal, Terganggunya rakyat dari kabut asap akibat kebakaran, banjir longsor akibat perizinan yang serampangan dan berbagai hal yang membuat rakyat sengsara. Masyarakat perlu jaminan rasa aman hidup dengan mudah dalam pekerjaannya, pendidikannya dan kesehatannya. Semoga pemerintah mampu menjalankannya, selamat Bekerja Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
