Rencana Pemerintah Membuka Kran Impor Garam 2021, Andi Akmal Menyarankan Pemerintah Sering Jalan-Jalan Ketemu Petani Garam
Jakarta — Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin (AAP) menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Presiden untuk sering-sering bertemu petani garam. Menanggapi keputusan pemerintah untuk melakukan impor garam pada tahun ini pada rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.
“Sering-seringlah mereka itu ketemu petani garam. Kasih support yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak”, ketus Akmal.
Politisi PKS ini mendapat banyak sekali keluhan dan curhatan dari petani-petani garam rakyat di berbagai daerah. Akmal merasakan psikologis para petani garam ini karena ia juga besar di lingkungan pantai di Bone Sulawesi Selatan yang banyak juga penduduknya bekerja sebagai nelayan dimana menggantungkan kehidupannya dari laut.
Persoalan garam ini, terutama garam industri mirip-mirip beras. Tiap tahun tidak ada penyelesaian. Setiap tahun selalu memunculkan polemik. Padahal, semua pihak sudah memahami bahwa kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan industri. Sedangkan ketersediaan garam nasional kita, sangat cukup untuk memenuhi itu semua kebutuhan baik industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik.
“Saya sejak masuk DPR 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini. Kini regulasi semakin longgar dengan adanya UU Cipta Kerja, dimana impor legal sebagai istilah kedaulatan. Kini kedaulatan komoditas kita sudah benar-benar melenceng dari arti sesungguhnya”, ucap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mendapat laporan dari beberapa petani terkait beratnya kehidupan petani garam karena harga garam semakin merosot. Pembinaan pemerintah selama ini tidak mampu mengentaskan persoalan yang dihadapi petani garam. Bahkan harga garam yang sempat Rp. 125.000 per sak, kini sudah merosot tajam hingga Rp. 15.000, per sak.
Garam di rakyat saat ini masih banyak yang belum terserap. Kalo impor diteruskan, ini sama saja menenggelamkan kehidupan petani garam secara pelan-pelan. Petani garam saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya, Bukan keberadaan yang semakin mengkerdilkan mata pencahariannya dengan impor yang tidak seharusnya dilakukan. Impor ini jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan garam industri, tanpa memikirkan keberadaan garam rakyat yang mestinya ditingkatkan levelnya sehingga memenuhi syarat kebutuhan industri.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700
