Raker Dengan Kementerian Pertanian, Andi Akmal Fokus Minta Pemerintah Meningkatkan Produksi Kedelai dan Daging
Jakarta – Rapat Kerja DPR RI Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, membahas ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan hari besar keagamaan nasional; Strategi peningkatan produksi pertanian tahun 2022; Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI; Program prioritas tahun 2023; dan Isu-isu aktual lainnya, Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan produksi kedelai dan daging, baik daging sapi maupun daging ayam.
Meski rapat kerja sempat tertunda akibat keterlambatan Menteri karena menghadiri rapat terbatas dengan Presiden sehingga membuat sebagian anggota DPR geram, namun Raker tetap berjalan sesuai yang diharapkan dengan menghadirkan direktur Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia dan Dirut RNI.
“Saya ingin pemerintah lebih fokus pada peningkatan kedelai dan daging ini. Meski menjelang puasa Ramadhan ini ketersediaan bahan pangan cukup, kecuali minyak goreng, masih bermasalah, namun indikasi dua komoditas ini masih menjadi persoalan besar dari hulu hingga hilir sehingga meresahkan sebagian besar petani maupun peternak, para pedagang dan distributor hingga konsumen akhir yang mengkonsumsi tahu tempe dan daging di beberapa wilayah Indonesia”, tutur Akmal dalam rapat kerja.
Politisi PKS ini memberi usulan berkaitan peningkatan produksi kedelai, yakni diperlukan off taker atau jaminan pembelian dari pemerintah terkait produksi kedelai yang ditanam oleh petani. Petani tanpa didorong-dorong pihak luar, akan secara alamiah akan menanam kedelai bila pemerintah memberikan insentif jaminan pembelian dengan harga yang layak sehingga kedelai terserap dengan memberi keuntungan yang memadai untuk kehidupan mereka.
Di bagian hulu, Akmal juga mengarahkan solusi tersebut untuk PT Pupuk Indonesia (Persero). Andi berharap, ada insentif mulai dari bibit, pupuk, asuransi dan pembeliannya.
“Untuk kedelai saya memberikan usulan, ada jaminan pembelian. Saya kira kata kuncinya di situ. Petani kita diberikan insentif, benih pupuk. Kalau tidak ada kepastian pembelian dan harga yang jelas mereka tidak akan menanam. Jadi kata kuncinya kita meningkatkan produksi dan mengurangi impor,” jelasnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (22/3/2022).
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meneruskan, bahwa untuk importasi segala produk pangan mestinya dilakukan oleh Bulog, bukan oleh Swasta. Sehingga tidak ada yang liar, semua jadi terkendali dan terpantau. Tidak ada lagi harga dan stok yang dipermainkan terutama terutama oleh para pelaku distributor nakal. Posisi Bulog harus diperkuat sehingga pengendali stok ada di Bulog, sehingga tidak ada lagi yang berani mempermainkan harga.
Selama tujuh tahun Akmal di Komisi IV DPR, mengaku selalu bicara diperlukannya instrumen negara yang dapat melindungi kepentingan produsen pangan, dalam hal ini petani rakyat. Petani selalu dibayangi dengan pada saat harga anjlok, Bulog hanya mampu menyerap produksi petani lokal sebesar 10% dari total produksi. Pada saat di tingkat konsumen harga melonjak, fungsi Bulog untuk melakukan operasi pasar hanya sekedar sampel atau contoh, tidak menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau tadi Pak Menteri bilang 300 ribu hektare kedelai untuk produksi. Ini baru bisa kalau tidak hanya cerita itu pak. Dari hulu sampai hilir disiapkan mulai dari PT pupuk, asuransinya, bibitnya dan penguatan Bulog-nya. Tidak bisa dilaksanakan, Kalau sekedar bicara-bicara saja tanpa pembuktian, itu hanya cerita pak,” ucapnya.
Berkaitan dengan daging, terutama daging sapi, Andi Akmal mengingatkan pemerintah, bahwa di Kementan ada konsep SPR (Sentra Peternakan Rakyat). Ia menambahkan, Negara Indonesia tidak seperti Australia yang memiliki lahan peternakan yang terhampar luas. Indonesia sapinya dikelola peternak-peternak kecil dengan lahan-lahan yang sempit.
Akmal mencontohkan di daerah asal kelahirannya, di Bone, bahwa Sulawesi Selatan menjadi sentra produksi sapi rakyat terbesar di Indonesia Timur. Tapi hingga saat ini tidak ada yang mempertemukan atau mensinkronkan antara para petani dan penjamin pembelian yang seharusnya bisa dilakukan oleh Bulog.
Saya meyakini bahwa produksi nasional pangan kita cukup. Hanya saja para petani ini tidak berdaya pada saat harga anjlok yang membuat jatuh mereka baik secara fisik maupun psikologis. Off taker ini mesti dapat dijalankan, sehingga petani ada ketenangan dalam upayanya berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS
www.andiakmalpasluddin.id
Dapil Sulawesi Selatan II
HP: 0811 464 700